Ketua LSM Petisi Sakti, Indra Wirawan
Kerinci, Basmitipikor.com – Suasana di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci, Jambi, pada Senin (3/11) mendadak tegang. Puluhan massa yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Petisi Sakti menggelar aksi unjuk rasa menuntut kejelasan dan transparansi terkait dugaan penyelewengan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang disebut-sebut melibatkan Kepala Dinas Kesehatan Kerinci, Harmanizal, bersama sejumlah pejabat lain termasuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
Dalam orasinya, Ketua LSM Petisi Sakti, Indra Wirawan, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan penelusuran dan menemukan sejumlah indikasi kuat adanya penyimpangan dalam pengelolaan dana BOK. Menurutnya, dana yang seharusnya digunakan untuk menunjang kegiatan operasional puskesmas, meningkatkan layanan kesehatan masyarakat, serta mendukung program promotif dan preventif, diduga tidak tersalurkan sebagaimana mestinya.
“Kami menuntut agar Kepala Dinas Harmanizal dan seluruh jajaran terkait segera memberikan klarifikasi terbuka kepada publik. Ini uang rakyat, dana untuk kesehatan masyarakat, bukan untuk memperkaya segelintir orang,” tegas Indra dalam orasinya yang disambut sorak dukungan para peserta aksi.
Indra menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk keprihatinan atas dugaan penyimpangan dana publik yang mestinya berdampak langsung kepada masyarakat. Ia juga memastikan bahwa aksi hari itu bukan yang terakhir.
“Aksi kami tidak akan berhenti di sini. Dalam waktu dekat kami akan menggelar aksi lanjutan di Kantor Bupati Kerinci. Kami akan mendesak Bupati agar segera mencopot Harmanizal dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Kesehatan,” ujarnya menegaskan.
Selain mendesak pencopotan Kadinkes, LSM Petisi Sakti juga meminta agar Inspektorat Kabupaten Kerinci, Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, dan Polres Kerinci segera turun tangan melakukan penyelidikan menyeluruh. Indra menilai, dugaan penyelewengan dana BOK ini tidak bisa dibiarkan karena berpotensi mencederai kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah, khususnya di sektor kesehatan.
“Kalau dibiarkan, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan hilang. Dana BOK ini sangat penting untuk pelayanan kesehatan di tingkat kecamatan yang selama ini sangat membutuhkan perhatian,” tambahnya.
Dugaan penyelewengan dana BOK di Dinas Kesehatan Kerinci kini menjadi perhatian publik. Banyak pihak menuntut agar pemerintah daerah segera mengambil langkah tegas dan melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan dana tersebut. Pasalnya, dana BOK memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan, terutama di puskesmas-puskesmas pedalaman yang menjadi ujung tombak pelayanan dasar bagi masyarakat.
Masyarakat Kerinci kini menantikan langkah konkret dari aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik. Harapannya, kasus ini tidak berhenti sebagai isu belaka, tetapi benar-benar ditindaklanjuti secara hukum agar menjadi pembelajaran dan tidak terulang di masa mendatang. ( Polman Manalu )
