BASMITIPIKOR.COM, – Tulang Bawang Barat– Dalam rangka menyambut dan mendukung program pemerintah pusat, yang merupakan salah satu asta cita presiden Prabowo Subianto untuk membangun dan mengadakan Sekolah Rakyat (SR). Pemerintah kabupaten (Pemkab) Tulang Bawang Barat (Tubaba) melalui dinas sosial (dis sos) kabupaten setempat telah sediakan lahan seluas 5 Hektar.
Sekolah tersebut merupakan salah satu sekolah unggulan yang diperuntukan bagi keluarga prasejahtra atau keluarga miskin, tergolong miskin, ataupun keluarga yang tergolong kemiskinan ekstrim.
Adapun tujuan dari diadakannya sekolah rakyat tersebut bukanlah sebagai pembanding dari sekolah umum lainnya. Namun kehadiran sekolah rakyat itu untuk membantu masyarakat yang ekonominya tergolong lemah. Agar pendidikan anak- anak mereka dapat terjamin dan terus melanjutkan pendidikan mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.
Hal tersebut dikatakan kepala dinas sosial kabupaten Tulang Bawang Barat (kadis sos Tubaba), Afrizal Puji Harapan saat ditemui di Pemkab setempat pada Selasa, 24/06/2025 siang.
Menurutnya Sekolah Rakyat (SR) yang digagas oleh pemerintah pusat tersebut yang merupakan salah satu program prioritas presiden Prabowo Subianto itu belum ada kepastian kapan akan adanya realisasi di Tubaba.
Namun pihaknya dinas sosial telah melakukan pengusulan program tersebut sejak 7 Mei 2025 kepada pemerintah pusat. Mengingat kuota untuk sekabupaten/kota se-Indonesia pada tahun ini telah mencapai target 200 unit sekolah.
Kemudian untuk tahun depan pada 2026 baru dibuka kembali oleh pemerintah pusat. Dengan adanya kesempatan itu, pada tahun mendatang kehadiran SR di Tubaba akan berdampak positif bagi masyarakat Tubaba. Sehingga tidak ada lagi anak putus sekolah dikarenakan kendala ekonomi.
Di sekolah itu direncanakan akan ada sistem pendidikan terpadu, dan asrama bagi siswa/ siswi, dan asrama guru. Semua biaya ditangung oleh nemerintah pusat.
Pola rekrutmen penerimaan peserta didik baru serta gurunya akan mengikuti mekanisme pusat. Bekerjasama dengan pihak dinas pendidikan (Disdik) setempat untuk saling berkoordinasi sebagai leading sektor pada dua kementrian dan dinas tersebut.
Bekerjasama dengan pihak pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), bagi warga prasejahtra dengan sistem acuan pada data yang ada di Data Terpadu Kesejahatraan Sosial (DTKS), yang terintegrasi pada Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). (*)
