Ditulis Oleh : Abdul Razak, Ketua DPC BASMI Lampung Tengah
Belakangan ini, wacana makan gratis yang dicanangkan oleh Presiden menjadi perdebatan panas. Banyak pihak menentangnya dengan alasan bahwa pendidikan gratis jauh lebih penting. Sekilas, argumen ini tampak logis—pendidikan adalah investasi jangka panjang bagi generasi mendatang. Namun, jika kita menelaah lebih dalam, permasalahannya bukan sekadar memilih antara makan gratis atau pendidikan gratis, melainkan bagaimana kebijakan pemerintah dijalankan dengan benar.
Faktanya, pendidikan gratis sebenarnya bukanlah konsep baru. Pemerintah telah berupaya mewujudkan pendidikan gratis dengan berbagai program bantuan, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pusat dan daerah, Program Indonesia Pintar (PIP), serta bantuan pendidikan lainnya seperti Dana Alokasi Khusus (DAK). Secara teori, bantuan-bantuan ini seharusnya cukup untuk menjamin pendidikan yang benar-benar gratis bagi masyarakat.
Namun, realitas di lapangan justru jauh berbeda. Pungutan liar masih marak di sekolah-sekolah negeri, baik dalam bentuk uang gedung, seragam, buku, maupun “sumbangan” wajib yang pada praktiknya membebani orang tua. Ironisnya, kebocoran anggaran dan permainan kotor di dalam birokrasi semakin memperburuk situasi. Kasus terbaru dibeberapa daerah, misalnya, menunjukkan bahwa dana BOS dipotong 1.000 sampai 5.000 per siswa. Begitu pula dengan PIP yang selalu dipotong dengan banyak alasan bahkan ada yang tidak sampai kepada penerima yang berhak, serta bantuan pendidikan lain yang pengelolaannya tidak transparan.
Jika pendidikan benar-benar gratis seperti yang diinginkan oleh para penentang program makan gratis, seharusnya tidak ada lagi keluhan dari masyarakat tentang mahalnya biaya sekolah. Namun, kenyataannya, pungutan masih terus menghantui para orang tua. Masalahnya bukan pada kurangnya anggaran, melainkan pada lemahnya pengawasan dan transparansi dalam pelaksanaan program.
Di sisi lain, program makan gratis memiliki dampak yang tidak bisa diremehkan. Gizi yang baik berkontribusi pada kecerdasan dan kesehatan anak-anak. Jika seorang anak tidak mendapatkan asupan nutrisi yang cukup, bagaimana ia bisa belajar dengan baik? Bukankah pendidikan dan makanan adalah dua hal yang saling berkaitan?
Daripada sibuk menentang program makan gratis, lebih baik fokus pada solusi nyata untuk memastikan pendidikan benar-benar gratis tanpa pungutan tersembunyi. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus serius mengawasi kebijakan pendidikan agar tidak ada lagi celah bagi oknum yang mencari keuntungan dari program ini. Transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan juga harus diperketat agar bantuan yang diberikan benar-benar sampai kepada yang berhak. Jangan sampai pendidikan gratis hanya menjadi slogan kosong yang nyatanya tetap membebani rakyat.
