BASMITIPIKOR.COM. Jakarta.
Indonesia, negara maritim dengan kekayaan laut yang luar biasa, sayangnya masih menghadapi berbagai tantangan serius dalam mengelola potensi kelautannya. Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo, H. Kurniawan, menegaskan bahwa untuk memajukan sektor kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) harus dipimpin oleh sosok yang mengerti dan peduli terhadap laut serta bebas dari praktek oligarki.
Kekayaan Laut yang Terkikis dan Terabaikan
Indonesia dianugerahi dengan laut yang luas, dengan total luas mencapai 5,8 juta kilometer persegi, termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Lautan ini seharusnya menjadi sumber utama pendapatan negara dan kesejahteraan masyarakat. Namun, fakta yang ada justru memprihatinkan. Potensi sektor kelautan Indonesia masih belum maksimal, bahkan kontribusinya terhadap devisa negara terbilang rendah.
Banyak faktor yang menghambat pengelolaan kelautan Indonesia secara optimal. Di antaranya adalah overfishing, penegakan hukum yang lemah, mekanisme izin yang kurang transparan, rendahnya pengetahuan , hingga permasalahan IUU fishing (illegal, unreported, and unregulated fishing). Hal ini menyebabkan banyak potensi kekayaan laut yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, justru dirampok dan diambil oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Kerugian Ekonomi yang Besar
Kasus pencurian ikan, yang dalam laporan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 3,5 triliun, menjadi salah satu contoh nyata bagaimana pengelolaan laut yang buruk dapat merugikan negara. Belum lagi, ekspor pasir laut yang kontroversial, yang menurut analisis Center of Economic and Law Studies (Celios), justru dapat menurunkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar Rp 1,22 triliun, jauh lebih besar dari potensi pendapatan negara yang hanya diperkirakan mencapai Rp 170 miliar.
Namun, masalah yang paling krusial adalah penegakan hukum yang lemah, seperti kasus reklamasi ilegal yang semakin meresahkan. Menurut Kurniawan, penegakan hukum yang lemah ini berkaitan langsung dengan siapa yang memimpin di kementerian tersebut. “Kalau pemimpin tidak mengerti laut atau bahkan terlibat kasus korupsi, ya mustahil ada kemajuan,” tegasnya.
Evaluasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Sangat Diperlukan
Kurniawan menegaskan pentingnya evaluasi terhadap kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Menurutnya, kementerian ini harus dipimpin oleh sosok yang benar-benar memahami masalah kelautan dan perikanan, serta memiliki integritas yang tinggi, bebas dari pengaruh oligarki yang justru akan merugikan kepentingan rakyat. Ia juga menekankan bahwa pemimpin yang tidak kompeten harus segera diganti agar cita-cita pembangunan bangsa yang tercantum dalam Asta Cita bisa tercapai.
“Banyak anak bangsa yang mengerti tentang laut dan memiliki semangat untuk mengelola kekayaan alam ini dengan bijak. Laut harus dikelola dengan baik untuk diwariskan kepada generasi mendatang, bukan untuk dieksploitasi habis-habisan,” ujarnya.
Mendorong Pembenahan dan Perbaikan
Sebagai salah satu bentuk solusi, Kurniawan mengusulkan agar Kementerian Kelautan dan Perikanan lebih fokus pada pemanfaatan sumber daya laut untuk program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, seperti program makan bergizi dengan bahan baku ikan. Hal ini seharusnya bisa menjadi prioritas utama, mengingat potensi laut Indonesia yang begitu besar.
“Jika program-program tersebut bisa diwujudkan, tentu akan membawa dampak positif bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendukung pembangunan ekonomi berbasis kelautan yang berkelanjutan,” tambah Kurniawan.
Pada akhirnya, ia menekankan bahwa pembenahan di Kementerian Kelautan dan Perikanan harus segera dilakukan. Kementerian ini, menurut Kurniawan, harus selaras dengan visi besar pembangunan bangsa yang tertuang dalam Asta Cita dan bukan malah menjadi penghambat kemajuan.
Kritik ini mengingatkan kita akan pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana dan berkelanjutan untuk kepentingan rakyat dan masa depan bangsa Indonesia. ( Editor Polman Manalu )
