Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo (GCP) H. Kurniawan
Basmitipikor.com -Tangerang, Banten.
Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo (GCP) H. Kurniawan, menyatakan keprihatinannya atas polemik pemagaran laut di kawasan PIK 2, Kabupaten Tangerang, Banten. Ia secara tegas menyayangkan sikap Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dinilai tidak profesional dalam mengelola laut yang menjadi tanggung jawabnya.
Menurut Ketua GCP, Menteri KKP seharusnya mampu menjaga dan mengelola laut Indonesia yang luas, serta memanfaatkan potensi sumber daya kelautan untuk kesejahteraan bangsa. Namun, kasus pemagaran laut yang terjadi di PIK 2, yang sangat dekat dengan Jakarta, justru menunjukkan lemahnya pengawasan dan pengelolaan yang seharusnya menjadi prioritas.
“Kalau kasus di PIK 2 yang dekat Jakarta saja seperti ini, bagaimana dengan kondisi di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan? Hal ini sangat memprihatinkan. Saya berharap Menteri KKP bisa legowo untuk mundur dari jabatannya demi kebaikan bangsa,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia berharap Presiden RI, Prabowo Subianto, dapat mengambil langkah tegas terhadap pembantu-pembantunya yang dianggap tidak cakap dalam melaksanakan tugasnya. Ia menekankan pentingnya menunjuk figur yang cerdas, profesional, dan bertanggung jawab untuk mengelola potensi kelautan yang sangat besar di Indonesia.
“Bapak Prabowo sebagai Presiden tentu punya banyak anak bangsa yang lebih kompeten dan nasionalis untuk mengemban tugas strategis ini. Laut Indonesia harus dikelola dengan baik, bukan dibiarkan kehilangan fungsi atau bahkan dirusak oleh kepentingan pribadi dan golongan tertentu,” tambahnya.
Ketua GCP juga menyoroti bahwa kasus pemagaran atau pengkaplingan laut bukan hanya terjadi di PIK 2, melainkan di berbagai daerah lain di Indonesia. Ia meminta seluruh pejabat, baik yang masih menjabat maupun yang sudah purna tugas, untuk berhenti menggadaikan kekayaan laut dan darat demi kepentingan pribadi.
Selain itu, ia menekankan perlunya sinergi dan koordinasi antar lembaga untuk mencegah kasus serupa di masa depan. Menurutnya, pemagaran laut tidak hanya merusak ekosistem dan fungsi laut, tetapi juga berdampak besar pada kehidupan nelayan setempat yang kehilangan akses ke wilayah tangkapan mereka.
“Kami mendukung penuh langkah Bapak Prabowo dalam membersihkan birokrasi, memberantas korupsi, dan melawan mafia hukum maupun mafia tanah demi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia,” tutupnya.
( Polman Manalu )
