BASMITIPIKOR.COM, – Bandar Lampung —- Sekjen HNSI Lidya Asegaf, SE Menghadiri Acara Pelantikan dan pengurus DPD serta DPC HNSI SE kabupaten Kota Di rimbawan Rabu 17/7/2024.
“Musda ke VIII HNSI Ini adalah agenda rutin lima tahunan, dan dalam Musda ke VIII terpilih lagi untuk yang 2 dua kali nya Bayu Witara S.IP sebagai Ketua DPD HNSI Provinsi Lampung, masa bakti 2024-2029,” ujar Sekjen HNSI, Lidya Asegaf SE. Acara Tersebut Berjalan sukses dan Lancar
Dalam Sambutan nya Sekjen Lidya Asegaf pun Mengatakan dan Sangat berharap setelah terpilih Bayu Witara kembali supaya tetap Dapat Melanjutkan semua program Kerja yang sudah berjalan Dengan Program ” baru nya Agar Bisa Memberikan Contoh yang terbaik.
” Untuk Itu Ketua HNSI Lampung yang Terpilih Bayu Witara meminta pun kepada semua Pengurus DPD dan DPC Agar selalu kompak dan bekerja keras untuk dapat mensukseskan program HNSI Lampung kedepan nya
Dalam Sambutan nya Dengan Awak media Bayu pun menyampaikan, program program Kerja agar tetap mengedepan kan kesejahteraan Nelayan di seluruh Indonesia agar dapat Menuju dan mewujudkan Indonesia Emas.
“Tentu Indonesia tidak akan menjadi emas kalau nelayannya sejahtera dan Sukses sudah pasti program” Program Kerja nya akan berjalan lancar agar program pemerintah dan semua stakeholder harus bersama-sama dengan HNSI agar dapat bersenerji HNSI ini adalah bentuk wadah organisasi yang tetap selallu bergandengan tangan dalam mensejahterakan Nelayan tutur “Bayu
Menurut salah satu Anggota HNSI pun berharap untuk dapat membatu mewujud kesejahteraan para nelayan.
“Kami akan lakukan digitalisasi data anggota agar program-program pemerintah misalnya BBM subsidi dan macam-macam bisa tepat sasaran. Sehingga dengan data itu kami bisa berbicara dengan pemerintah untuk melakukan terobosan-terobosan subsidi dan kebutuhan lainnya kepada nelayan,” terang Bayu Witara.
Selain melakukan digitalisasi database anggota, program kerja utama HNSI adalah untuk memisahkan antara nelayan tradisional dengan nelayan industri. Sehingga, nelayan tradisional yang harus disentuh oleh pemerintah dalam subsidi maupun penegakan hukum bisa tepat sasaran.
“Supaya kebijakan nelayan industri ada kebijakan khusus dari pemerintahan dengan pola industri dan nelayan tradisional dengan pola bantuan dan subsidi bisa disalurkan dengan baik dan tepat sasaran,” jelas Bayu Witara.(**)
