BASMI TIPIKOR.COM-MUARA GEMBONG – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Perikanan menggelar sosialisasi penyelenggaraan penataan ruang laut di Kantor Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Kamis (8/10/2026).
Tujuan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut surat Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut KKP terkait sosialisasi penataan ruang laut. Hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut KKP Mahdan, M.Si., Plt. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bekasi Yulia Legiana beserta jajaran, Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Komisi II, pelaku usaha perikanan, pembudidaya, nelayan, serta tokoh masyarakat wilayah pesisir Muara Gembong.
Yulia Legiana dalam sambutannya mengapresiasi kehadiran para nelayan, pembudidaya, pengelola hasil perikanan, dan tokoh masyarakat. Ia menilai sosialisasi penataan ruang laut penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pemanfaatan wilayah pesisir secara tertib dan berkelanjutan.
Menurutnya Kabupaten Bekasi memiliki potensi besar di sektor kelautan dan perikanan. Berdasarkan data Dinas Perikanan, tercatat sekitar 4.015 nelayan tangkap yang tersebar di sejumlah wilayah pesisir, di antaranya Muara Gembong, Tarumajaya, Babelan, dan Cabangbungin.
Selain nelayan tangkap, terdapat sekitar 1.784 pembudidaya dengan sejumlah komoditas, seperti udang, bandeng, dan rumput laut.
“Disamping itu, terdapat sekitar 252 kelompok pengelola dan pemasar hasil perikanan serta 28 unit pengolahan ikan,” ujar Yulia.
Yulia juga menegaskan, pembangunan sektor perikanan tidak cukup hanya berorientasi pada peningkatan produksi. Pemanfaatan ruang laut dan sumber daya pesisir juga harus dilakukan secara tertib, adil, produktif, serta memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
“Oleh karena itu, pemerintah daerah berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan nelayan, sekaligus menjaga sumber daya pesisir untuk generasi mendatang,” katanya.
Beliau juga menyampaikan kesiapan Pemkab Bekasi dalam mengawal kebijakan pemerintah pusat, khususnya dalam penguatan sektor kelautan dan perikanan serta ketahanan pangan yang menjadi salah satu prioritas pemerintah.
“Pemkab Bekasi siap mengawal kebijakan pemerintah pusat, khususnya dalam penguatan sektor kelautan dan perikanan serta ketahanan pangan,” pungkasnya.
Begitu juga Mahdan, Ketua Tim Kerja Peningkatan Kapasitas dan Profesi pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut KKP, menyampaikan sejumlah program prioritas kementerian. Salah satunya terkait penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat melalui Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP).
Mahdan menyampaikan bahwa program tersebut juga akan diarahkan untuk masyarakat nelayan di Kabupaten Bekasi.
Begitu juga dengan Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Kabupaten Bekasi, Yayan Yuliandi, mendukung penuh program penataan ruang laut. Menurutnya, penataan ruang laut harus berjalan beriringan dengan langkah konkret untuk mengatasi abrasi yang mengancam kawasan pesisir dan aktivitas budidaya masyarakat.
“Penataan tata ruang laut harus fokus pada penanganan abrasi. Kurang lebih 2.700b hektare wilayah sudah terdampak, sehingga ini harus segera ditangani secara serius,” tegas Yayan.
Menurutnya, penanaman mangrove menjadi salah satu langkah penting untuk melindungi kawasan pesisir sekaligus menjaga keberlangsungan usaha budidaya masyarakat.
“Penanaman mangrove perlu dilakukan secara intensif dan terintegrasi karena berkaitan langsung dengan keberlanjutan kawasan budidaya,” ujarnya.
Yayan berharap penanganan abrasi tidak dilakukan secara parsial atau hanya menyasar titik-titik tertentu. Ia mendorong adanya program perlindungan pesisir yang dilakuk.(Robin)
