Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Forum Bangso Batak Indonesia (FBBI), Feber Manalu,
Jakarta, Basmitipikor.com– Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Forum Bangso Batak Indonesia (FBBI), Feber Manalu, melontarkan kritik tajam terhadap pernyataan Jusuf Kalla terkait konflik Poso dan Ambon. Ia menilai pernyataan tersebut sebagai narasi distorsif yang berpotensi merusak fondasi persatuan bangsa.
Dalam keterangannya, Feber menegaskan bahwa penyebutan konflik Poso dan Ambon dipicu oleh keyakinan “mati syahid” merupakan bentuk penyederhanaan yang keliru, reduktif, dan berbahaya—terutama di tengah sensitivitas isu keagamaan di ruang publik.
“Pernyataan tersebut bukan sekadar kekeliruan, melainkan narasi berbahaya yang dapat merusak fondasi persatuan bangsa. Konflik Poso dan Ambon tidak lahir dari doktrin agama semata, tetapi merupakan akumulasi persoalan sosial, politik, dan ekonomi yang kompleks,” tegas Feber.
Ia menambahkan, penyederhanaan konflik menjadi isu keyakinan merupakan bentuk pemelintiran fakta yang serius.
“Menyederhanakan konflik besar menjadi soal ‘mati syahid’ adalah distorsi yang berpotensi menyesatkan publik dan membuka ruang stigmatisasi terhadap agama tertentu,” lanjutnya.
Feber juga menegaskan bahwa konsep “syahid” sebagaimana disampaikan tidak dikenal dalam ajaran Kristen, sehingga pernyataan tersebut dinilai sangat melukai perasaan umat.
“Ajaran ‘syahid’ seperti yang disampaikan itu tidak ada dalam ajaran Kristen. Pernyataan tersebut sangat melukai hati umat Kristen, seolah-olah agama Kristen mengajarkan kekerasan. Ini jelas tidak benar dan berbahaya,” tegasnya.
Menurut Feber, konflik Poso dan Ambon tidak bisa dilepaskan dari sejumlah faktor struktural, antara lain ketimpangan sosial-ekonomi, perebutan pengaruh politik lokal, serta lemahnya peran negara dalam menjaga stabilitas.
Ia menegaskan bahwa agama dalam konteks konflik tersebut lebih sering dijadikan instrumen mobilisasi massa, bukan sebagai penyebab utama.
Lebih lanjut, Feber mengingatkan bahwa narasi semacam itu berpotensi menjadi pemantik konflik baru di tengah masyarakat majemuk:
- Menghidupkan kembali trauma kolektif di Poso dan Ambon
- Memicu kecurigaan antarumat beragama
- Memberi ruang bagi kelompok ekstrem dan politik identitas
“Dalam konteks Indonesia yang plural, ini bukan sekadar salah ucap, tetapi dapat berkembang menjadi provokasi sosial,” katanya.
Feber menyoroti ironi pernyataan tersebut karena datang dari tokoh yang pernah terlibat dalam proses perdamaian melalui Perjanjian Malino.
“Ini kontradiksi. Seorang figur yang pernah berada di garis depan rekonsiliasi justru menyederhanakan konflik yang kompleks. Publik berhak mempertanyakan konsistensi narasi tersebut,” ucapnya.
Feber merinci sejumlah konsekuensi serius dari narasi tersebut, antara lain:
- Distorsi sejarah konflik
- Stigmatisasi agama tertentu
- Pengaburan tanggung jawab negara dan elite
- Potensi disintegrasi sosial akibat meningkatnya polarisasi
Feber menegaskan bahwa setiap pernyataan tokoh publik memiliki daya pengaruh besar dalam membentuk persepsi masyarakat.
“Bangsa ini tidak membutuhkan penyederhanaan, melainkan kejujuran sejarah dan tanggung jawab moral. Ketika narasi publik dibangun di atas kekeliruan, dampaknya bisa jauh lebih berbahaya daripada konflik itu sendiri,” tutupnya. ( Polman Manalu )
