Basmi Tipikor Cikarang Pusat -Pengerjaan sejumlah proyek fisik pengadaan langsung (PL) berupa pemeliharaan taman, perbaikan paving blok dan pengecatan gedung di lingkungan perkantoran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, diduga rawan persekongkolan.
Hal itu terungkap saat pengerjaan pengecatan gedung, perbaikan paving blok dan pengerjaan taman tidak dilengkapi papan nama proyek. Padahal, proyek tersebut dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025 melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bekasi.
Hasil pantauan awak Media di lapangan, Kamis (31/7/2025) memperlihatkan, pelaksanaan pengecatan Gedung Dinas Cipta Karya,Gedung Dinas Bina Marga,Gedung Dinas Perikanan Gedung Dispora dan perbaikan paving blok Pemkab Bekasi dikerjakan tanpa dilengkapi papan nama proyek. Salah seorang pekerja di lokasi mengaku dirinya tidak diberi papan proyek oleh pelaksana. “Tidak diberi papan proyek pengecatan gedung ini bang,” kata pekerja itu yang tidak mau disebut namanya.
Hasil pantauan awak media Yusuf Sinaga yang memantau langsung di lokasi mengatakan, pelaksanaan proyek pemerintah dikerjakan tanpa memasang papan nama, itu melanggar undang-undang. Seperti halnya pengecatan gedung, perbaikan paving blok dan perbaikan taman di lingkungan perkantoran Pemkab Bekasi.
“Aturannya sudah jelas tertera dalam Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain Undang-Undang KIP, ada beberapa aturan lain yang mempertegas tentang transparansi pelaksanaan program pemerintah,” katanya.
Selain itu, lanjut dia, peraturan itu tertuang pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung (Permen PU 29/2006) dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Permen PU 12/2014).
“Proyek pengecatan gedung, perbaikan paving blok dan pekerjaan taman di lingkungan Pemkab Bekasi oleh Bagian Umum Setda Kabupaten Bekasi tanpa papan nama informasi proyek merupakan sebuah pelanggaran, karena tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang dan peraturan lainnya. Peraturan dimaksud, yakni Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,” tegasnya.
Menurut Yusuf Sinaga hasil pengecatan gedung pemerintahan Kabupaten Bekasi memakai cat yang berbahan murah atau ber merk murahan.Terpantau dari hasil pekerjaan setelah selesai di cat banyak tembok tembok gedung yang menggelembung atau terkelupas, sehingga muncul dugaan rekanan Pelaksana yang memakai barang murah supaya meraup untung besar,karena dari hasil pantauan di lapangan cat merk Propan masih standar cat yang biasa yang belum tentu terjamin mutunya.
Dan yang tidak kalah penting,menurut Yusuf Sinaga,Plang informasi proyek yang bertujuan, agar pelaksanaan setiap proyek dapat berjalan dengan transparan. Dimana, keterbukaan atau transparansi itu dimulai sejak tender atau lelang proyek dilakukan. Termasuk tender proyek maupun pengadaan langsung yang dilakukan oleh Bagian Umum Setda Kabupaten Bekasi.
Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Bekasi, Hamid selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada proyek tersebut saat berita ini di turunkan tidak berhasil ditemui.(Robin/Yusuf Sinaga)
