Bandar Lampung ,basmitipikor.com– Kasus dugaan pemerasan yang menimpa Direktur RSUD Abdoel Moeloek, dr. Imam Ghozali, memicu keprihatinan publik. Praktik yang diduga dilakukan oleh oknum LSM, ormas, maupun pihak pers tersebut dinilai mencoreng marwah lembaga independen yang seharusnya berfungsi sebagai pengawas dan pengontrol kinerja aparatur negara.
Ketua DPW Indonesia Pembaharuan Maju (IPM 08) Provinsi Lampung, Abdul Razak, menyesalkan tindakan itu. Ia menilai perilaku segelintir oknum yang memanfaatkan posisi organisasi hanya untuk kepentingan pribadi, merupakan bentuk penyimpangan serius yang bisa merusak kepercayaan masyarakat.
“Seharusnya LSM, ormas, dan pers berdiri sebagai pilar kontrol publik. Tapi jika justru memaksa pejabat untuk memberikan sesuatu dengan iming-iming tekanan, ini jelas pemerasan. Kami sangat mendukung Kapolda Lampung untuk mengusut kasus ini sampai tuntas,” tegas Razak, Senin (23/9/2025).
Razak menambahkan, momentum ini harus sejalan dengan upaya pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo Subianto, yang sedang gencar melakukan program bersih-bersih birokrasi dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak takut melapor apabila mengetahui adanya praktik serupa. “Jangan pernah takut. Laporkan jika ada indikasi pemerasan, siapa pun pelakunya, baik oknum LSM, ormas, maupun pers. Negara tidak boleh tunduk pada pemerasan,” ujarnya.
Selain itu, Abdul Razak juga mengingatkan para penggiat LSM, pers, dan ormas untuk berbenah diri. Menurutnya, tugas utama mereka adalah memperjuangkan kepentingan rakyat dan menjaga marwah demokrasi, bukan justru mencederainya dengan praktik menyimpang.
“Marwah organisasi harus dijaga. Jangan sampai tindakan oknum merusak nama besar perjuangan LSM, pers, dan ormas di Indonesia. Saatnya berbenah dan kembali ke tugas mulia sebagai mitra rakyat dan bangsa,” tutupnya.( Red)
