Bandar Lampung, basmitipikor.com – Organisasi masyarakat Indonesia Pembaharuan Maju (IPM) kini resmi hadir di Provinsi Lampung. Kehadiran IPM ditandai dengan peluncuran kepengurusan daerah yang dikomandoi oleh Abdul Razak sebagai Ketua IPM Lampung. Organisasi ini membawa semangat untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintahan dan mendorong tata kelola yang bersih serta berpihak pada rakyat.
Dalam pernyataannya kepada media, Abdul Razak menyampaikan bahwa IPM merupakan kelanjutan dari gerakan relawan IPM 08 Indonesia Prabowo Menang yang sebelumnya aktif dalam mendukung pasangan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 serta Rahmat Mirzani Djausal – Jihan Nurlela di Pilgub Lampung.
“Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kini, IPM hadir di Lampung sebagai wujud transformasi gerakan rakyat yang tidak berhenti setelah pemilu. Kami berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah, sekaligus pengawal yang kritis dan independen terhadap jalannya kebijakan publik,” ujar Abdul Razak.
IPM telah resmi tercatat sebagai organisasi berbadan hukum melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0000779.AH.01.07.Tahun 2025, serta telah mendapatkan Surat Tanda Lapor Keberadaan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dengan Nomor 210/027/VI.07/2025.
Transformasi ini menandai perubahan IPM dari sekadar wadah relawan menjadi organisasi penggerak perubahan di bidang sosial, tata kelola pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat. Abdul Razak menegaskan bahwa IPM akan fokus pada advokasi kebijakan, pengawasan publik yang konstruktif, serta upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
“Kami ingin memastikan bahwa pemerintahan berjalan dengan transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Kami juga membuka ruang dialog dengan pemerintah daerah maupun pusat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat secara langsung dan tepat sasaran,” tegasnya.
Sebagai organisasi yang mengusung semangat pembaharuan, IPM juga akan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan bagi masyarakat dan mendorong keterlibatan publik dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan.
Kehadiran IPM di Lampung menjadi bagian dari langkah awal konsolidasi nasional, dengan target membentuk jaringan kepengurusan hingga ke tingkat kabupaten/kota di seluruh Indonesia. ( Polman Manalu )
